JAKARTA — Sebagai payung hukum lanjutan dari omnibus law keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama POJK 7/2023. Aturan baru bagi perusahaan asuransi usaha bersama satu satunya di Tanah Air, Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912. Dalam beleid anyar itu, kerugian asuransi usaha bersama terlebih dahulu dibebankan pada dana cadangan. Namun, apabila dana cadangan tidak mencukupi, maka kerugian dibebankan kepada Tim Advokasi SP NIBA AJB Bumiputera 1912 Ghulam Naja menilai implementasi atas penanganan kerugian dari dana cadangan tersebut harus dipastikan implementasinya secara benar dan disiplin serta berimbang. Menurutnya implementasi pertama dari aturan ini penyisihan laba ke dalam dana cadangan harus dilakukan setiap tahun.“Begitu halnya AJB Bumiputera 1912, organ perusahaan dalam periode tahun berjalan sejatinya telah menyisihkan laba setiap tahun ke dalam dana cadangan, sehingga kerugian AJB Bumiputera 1912 dapat diketahui dapat diatasi menggunakan dana cadangan yang dipupuk setiap tahun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi,” kata Ghulam kepada Bisnis, Senin 5/6/2023. Menurutnya, pembebanan kerugian kepada anggota usaha bersama mengalami kerugian sudah sesuai dengan karakteristiknya, namun harus dilaksanakan secara benar yang didasarkan dari status polis, periode waktu, serta implementasi laporan keuangan secara benar dan disiplin sejak terjadinya kerugian. Dia kemudian mengkritik keputusan manajemen AJB Bumiputera 1912 yang membagi rugi sama besar antar pemegang polis seperti dalam pemotongan nilai manfaat PNM yang dijalankan saat ini.“Artinya, tidak benar jika kerugian itu dibebankan kepada seluruh anggota dengan cara mengakumulasikan kerugian, karena jika hal tersebut dilakukan maka ketentuan di mana pembebanan kerugian yang didasarkan atas status polis serta perhitungan periode kerugian tidak mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi,” JugaAJB Bumiputera 1912 Balikkan Keadaan, Berhasil Catatkan Laba Rp971,81 Miliar pada 2022Asuransi Bumiputera 1912 Akan Jual Saham Marein MREI Bayar Klaim, Ini Sikap ManajemenSulitkan Nasabah urus Klaim, RUA AJB Bumiputera 1912 Perintahkan Kantor Tutup Dibuka LagiGhulam menyampaikan seharusnya AJB Bumiputera 1912 harus terlbih dahulu dapat membuktikan periode kerugian terjadi kepada OJK dan juga seluruh anggota serta penyebabnya, sehingga organ perusahaan tidak dinilai mengabaikan kerugian dan semena-mena sebab kerugian apapun dibebankan kepada anggota.“Namun harus dilihat terlebih dahulu status polisnya dan tetap memperhatikan hukum kontrak/perjanjian yang mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen,” tambahnya,Dihubungi terpisah, Pendiri dan Penasihat Tim Biru Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera Fien Mangiri menuturkan bahwa POJK 7/2023 merupakan adopsi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU PPSK alias omnibus law keuangan."Kami beli produk asuransi untuk memprotek masa yang akan datang, bukan untuk ikut menanggung dan memproteksi kerugian yang bukan karena kesalahan kami," ujar Fien kepada Bisnis, Senin 5/6/2023. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Anggara Pernando Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
KomiteManajemen Produk adalah komite yang dibentuk sebagai wujud pelaksanaan POJK 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian yang bertugas membantu Direksi dalam menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi, mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani YOGYA - Otoritas Jasa Keuangan OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menerangkan penerbitan POJK 7 Tahun 2023 bertujuan agar Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dapat tumbuh menjadi lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif. Peraturan baru tersebut mengatur ketentuan umum, tata kelola perusahaan yang baik bagi usaha bersama, pemanfaatan keuntungan ndan pembebanan kerugian, pembubaran, likuidasi, dan kepailitan, hingga ketentuan peralihan. "POJK 7 Tahun 2023 mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penataan investasi, manajemen risiko dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usaha," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu 31/05/2023. Baca juga OJK Berencana Cabut Moratorium Izin Pinjol, Angka Pinjaman di DIY Bisa Lebih Tinggi Agar tata kelola perusahaan baik, Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajaran. "Menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh pemegang polis atau tertanggung untuk setiap penetapan dan pengelolaan premi dari pemegang polis guna memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan Asuransi,"lanjutnya. Ketentuan ini juga mengatur kewajiban Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut agar dapat menerima haknya sesuai polis asuransi. "Untuk itu, Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama wajib memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. Menyediakan pelayanan yang baik bagi pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat,"terangnya. "Mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. Dan bertindak dengan integritas, kompetensi, serta iktikad baik," sambungnya. Ia menambahkan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang memiliki akumulasi kerugian di dalam laporan keuangan, wajib menyelesaikan akumulasi kerugian dengan melakukan pembebanan kerugian kepada anggota. Selain itu juga menyusun mekanisme pembebanan kerugian kepada Anggota terhadap akumulasi kerugian yang kemudian diajukan kepada Rapat Umum Anggota RUA untuk mendapatkan penetapan. "Apabila dalam RUA tidak dapat menetapkan pembebanan akumulasi kerugian dimaksud, OJK dapat menindaklanjuti tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya. JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti tata kelola yang bermasalah menjadi pemicu terjadinya kasus-kasus pada sejumlah perusahaan asuransi. Selain itu, regulator juga menyoroti optimalisasi peran pengawasan komisaris, independensi perusahan dalam suatu konglomerasi, hingga transparansi dalam penerapan tata kelola yang baik. TataKelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian; dan Anggaran Dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan